Koran Transaksi

Kebenaran Diatas Segala-galanya

Penyimpangan Keuangan Negara Sekitar RP 185.708 M Di Kanwil Depag DKI Harus Terbuka

Posted by korantrans pada November 13, 2009

Trans, Jakarta : Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DKI Jakarta yang dikomandoi H A Fauzan Harun SH, ironisnya merupakan sarang penyamun tindak pidana korupsi. Hal itu terungkap dari sejumlah data dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Semester, 11 Januari 2005 lalu, ditemukan bentuk penyimpangan keuangan Negara sekitar Rp. 185.708 Milyar lebih.

“Mulai dari modus operandi rekayasa pelelangan, praktik mark up dan proyek fiktif,” jelas Ranjani Simatupang selaku Direktur Informasi GACD di Jakarta. Menurutnya, praktik korupsi di Kanwil DEPAG DKI Jakarta itu cukup ganas, dan sudah berlangsung cukup lama. Diungkapkan berdasarkan data-data yang diperoleh, adapun praktik korupsi itu antara lain penyalahgunaan jabatan dari aspek kepegawaian, penyimpangan anggara, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Atas dugaan korupsi itu, H Fauzan dan pejabat lainnya seperti Kasubag PIK H Kadimin (alm), Kasubag Keuangan H Murtado, Kadubag Umum H Purwanto menurut Ranjani, memiliki sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Antara lain di Pantura dan di Jalan Kalimalang Bekasi yaitu SPBU No. 3417516 atas nama H. Murtado dan SPBU No. 4317126 juga atas nama H Murtado.

Selanjutnya Ranjani mengungkap penyediaan lahan yang akan diperlukan Kanwil Depag DKI Jakarta Fauzan bersama sejumlah pejabat Kanwil Depag DKI lainnya membebaskan lahan terlebih dahulu dengan dana talangan pribadi. Sehingga pada saat dilakukan pembebasan dengan Anggaran dari Pemerintah, tentu saja harga tanah itu jauh lebih mahal dari harga yang dibeli sebelumnya.

Demikian juga hasil pemeriksaan BPK dan bukti Surat Jalan CV. Hidayah Mandiri diketahui bahwa satu surat jalan pengiriman meubelair tahun 2004 ke Madrasah, terdapat enam jenis terjadi pada tahun 2005 sehingga diduga terjadi proyek fiktif Rp. 1.238 Milyar.

Bahkan lebih ironis lagi, lanjut Ranjani atas berbagai pelaksanaan proyek termasuk pembebasan lahan, Kanwil Agama DKI diduga menggelapkan sejumlah pajak yang jumlahnya ratusan juta rupiah, demikian juga pengadaan computer sekitar Rp. 1.5 Milyar diduga fiktif dan pengadaan buku madrasah se-DKI Jakarta juga diduga fiktif.

Sedangkan praktik mark up menurut Ranjani, Pengadaan sekitar 75 unit sepeda motor dari PT. Astra Internasional diduga keras terjadi praktik mark up yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekitar Rp. 639 juta lebih.

Berdasarkan temuan BPK penyimpangan keuangan Negara juga terjadi pada pembebasan tanah dengan tidak dibayarkan pajak sekitar Rp. 585 juta dalam pembebasan lahan yang diperuntukkan untuk gedung-gedung Madrasah Aliyah Negeri (MAN) pada tahun 2004 dan 2005 lalu.

Pada pembangunan gedung-gedung MAN Proyek Peningkatan Guru Islam (Pergurais) Tingkat Menengah DKI Jakarta melalui DIP (Daftar Isian Proyek) tahun 2004 dan 2005 Kanwil Depag DKI Jakarta melakukan pembebasan tanah sekitar Rp. 3.759 milyar, tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar Rp. 7.950 milyar, tetapi ternyata dalam praktiknya terjadi manipulasi harga dan penggelapan pajak.

Berdasarkan data-data hasil pemeriksaan BPK, pada pembangunan MAN Duri Kesambi Jakarta Barat terjadi penyimpangan Bestek hingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekitar Rp. 3.5 Milyar.

Menurut Ranjani berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh H.A Fauzan Harun, SH bersama sejumlah anak buahnya itu, maka pihak Kejaksaan Agung pun melayangkan surat panggilan kepada H. Fauzan dengan surat No. 035/B.3/DSK/01/2007 tanggal 12 Januari 2007 lalu.

Surat panggilan itu untuk pemeriksaan dan penyidikan atas dugaan korupsi pengadaan tanah disejumlah lokasi untuk pengadaan perguruan tinggi Agama Islam tahun 2004 dan tahun 2005 termasuk adanya proyek fiktif pada pengadaan meubelair di sekolah madrasah, ungkapnya.

Hal yang sama juga menurut Ranjani, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melayangkan Surat Pengadilan Kepada H. Fauzan atas dugaan korupsi pada pengadaan 79 sepeda motor dari PT. Astra Motor International. Surat Panggilan itu No. 282/1.3/Dask.3/01/2007 tanggal 17 Januari 2007.

Menurut Ranjani, H. Fauzan diperiksa secara bertubi-tubi oleh kejaksaan dan Mabes Polri terkait dengan dugaan sejumlah praktik korupsi yang merugikan keuangan Negara Rp. 185 milyar lebih dan dalam surat rujukan yang disampaikan kepada Kejati DKI itu berlandasan hukum antara lain Pasal 109 ayat 9i KUHP.UU No. 2 tahun 2005 tentang Kepolisian Negara RI, LP No. 678/VIII/2006 SPK Unit I tanggal 23 Agustus 2006 dan Surat Perintah (SP) Penyidikan No, Pol SP Sidik/538/VIII/2006 Direskrimsus tanggal 24 Agustus 2006.

Maka dalam surat itu dilakukan mulai 24 Agustus untuk penyidikan terhadap Kepala Kanwil Depag DKI Jakarta H.A Fauzan Harun, SH, tegas Ranjani.

Kehebatan H Fauzan dalam mengatur setiap permasaalahan juga dibuktikannya, dimana Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, pada tanggal 18 Desember 2006 No R.1184/D.VI/PAN/K/2006 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Agama, Perihihal pengaduan dari masyarakat tanggal 4 November 2006 tentang: Pengangkatan H A Fauzan SH, sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta, belum memenuhi syarat kepangkatan, yang sebenarnya (waktu itu-red) III/d  menjadi IV/b (satu tahun naik pangkat dua kali). Selanjutnya H Ahmad Fauzan SH menyiapkan H Murtado SE Kasubag TU kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta. Sama sekali tidak diindahkan sampai saat ini.

Bahakan Komisi Pemberantasan Korupsi, surat Nomor B.989/D.PIPM/KPK/IV/07 tanggal 11 April 2007 Perihal tanggapan atas laporan masyarakat yang ditujukan kepada Abdolah Tamher,SH.Msi, mengucapkan terima kasih dan berjanji akan menindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK.

Namun, kesemuanya temuan dan laporan dan hasil pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Kejaksaan Tinggi DKI, sampai kepada KPK, tidak satupun hingga berita diturunkan dibuka secara transparan. (TIM TRANS)

Iklan

Satu Tanggapan to “Penyimpangan Keuangan Negara Sekitar RP 185.708 M Di Kanwil Depag DKI Harus Terbuka”

  1. ajojing said

    ini fitnah semua..orang bikin berita kok kayak berak aja…gak dipikir mateng2 emang anggaran kanwil per tahun berapa?emang segede apa bisa dikorupsi segitu gede…..menghayal dan membual..ni wartawanya digantung aja yang ngasih berita bohong…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: