Koran Transaksi

Kebenaran Diatas Segala-galanya

Archive for the ‘Trans Nasional’ Category

Pengemplang Pajak Tak Terjerat Hukum

Posted by korantrans pada November 18, 2010

PT TI melakuan pengemplangan pajak sejak tahun 2002 hingga 2008 dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Jakarta, Trans – Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga saat ini pengemplang pajak di Indonesia ini bebas berkeliaran bahkan sering berkonspirasi dengan petugas, sehingga sulit untuk jerat secara hukum. Kenyataanya telah mengakibatkan citar Direktorat Pajak Departemen Keuangan RI.Seperti dikemukakan Dirjen Pajak Tjiptardjo, saat ini Direktorat Jenderal Pajak tengah mengahadapi tiga masalah utama, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan sebagai akibat adanya beberapa kasus yang melibatkan oknum pegawai Direktorat Pajak Departemen, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan rendahnya tingkat produktifitas pegawai.Menurut Dirjen Pajak Tjiptardjo, masalah tersebut terutama mulai banyak terungkapnya kasus pengempalangan pajak, salah satu melibatkan pegawai Direktorat Pajak Departemen, yaitu Gayus Tambunan, akhir Maret 2010. “Itu dampaknya kepada masyarakat besar sekali, kepercayaan masyarakat jadi berkurang,” ungkap Tjiptardjo saat konferensi pers terkait penerimaan pajak di Gedung Direktorat Pajak Departemen, Jakarta, Senin (11/10) lalu.Padahal, tanpa pajak pemerintah mustahil bisa menggaji pegawai dan menyejahterakan rakyat. Karena itu, pemerintah harus serius menindak pengemplang pajak.Sayangnya, premis itu jauh lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Faktanya pemerintah kerap gagal menghadapi para pengemplang dan penggelap pajak. Jangan sampai pemerintah dinilai diskriminatif terhadap wajib pajak. Wajib pajak skala kecil dan perorangan dikejar-kejar, sementara wajib pajak skala besar yang nakal dibiarkan, bahkan dimanjakan.
Cabang PT TI Tanpa NPWPSikap longgar yang dilakukan pemerintah itu membuat semakin banyak perusahaan besar yang berani melakukan pengemplangan pajak di negeri ini, dan parahnya tidak tersentuh oleh hukum. Berdasarkan data dan temuan Koran Transaksi, salah satu perusahaan pengemplang pajak yang belum tersentuh hukum adalah PT TI yang bergerak dalam bidang transportasi di beberapa pelabuhan di Indonesia.Modus pengemplangan pajak dilakukan adalah perusahaan yang berkantor di berkantor pusat di bilangan Jalan Pemuda, Jakarta Timur itu sengaja tidak membuat NPWP di lima kantor cabangnya, yakni di Medan, Bitung, Pontianak, Subaya, dan Lampung.Maksud busuk perusahaan itu bisa ditebak, hal itu dilakukan agar petugas kesulitan mendeteksi secara konkrit mengenai perhitungan laporan PPN dan PPh badan yang harus diperatnggung jawabkan kepada Negara. Cara mengelabui pemerintah ini, memang berhasil. Terbukti sejak tahun 2002 hingga 2008, PT TI dengan Direktur Ir H Sutarya dan Komisaris Hj Lindawaty, berhasil melakukan pengemplangan pajak bernilai raturan miliar. Ketika masalah ini dikonfirmasikan kepada Direktur PT TI Ir H Sutarya dan Hj Komiraris Lindawaty (komisaris), melalui surat Nomor 1530/PR-Trans/X/2010, tanggal 28 Oktober 2010, yang diterima oleh Abdul Hamid (salah satu staf), hingga kini belum dijawab. Dihubungi beberapa kali melalui telepon, baik Ir H Sutarya maupun Hj Lindawaty tidak memberikan respon.Besar kemungkin PT TI bisa melakukan pengemplangan pajak dari tahun 2002 hingga 2008, tidak terlepas dari peran ‘orang dalam’ di Direktorat Jenderal Pajak dan oknum-oknum aparat pajak di lima cabang perusahaan tersebut. Sebagaimana biasanya, pengemplangan pajak bernilai besar terjadi karena ada konspirasi pihak perusahaan dengan oknum aparat pajak.Semenjak kasus pengemplangan pajak yang melibat Gayus Tambunan menjadi wacana tingkat nasional dan internasional, pihak Direktorat Jenderal Pajak memang melakukan pembenahan-pembenahan internal. Ditjen Pajak memberlakukan peraturan pelanggaran berat dalam dua kategori, yang berkaitan dengan pajak, dan kategori yang lain yang diluar kaitannya dengan pajak. Salah satu hasilnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sepanjang tahun ini telah memberhentikan setidaknya 32 orang pegawai pajak, yang diduga melakukan pelanggaran berat. Dari 32 orang pegawai tersebut, 13 di antaranya dikenakan pemberhentian sementara.Untuk yang terkait pajak, ada banyak peraturan, di antaranya keterlambatan dalam menyelesaikan tugasnya, mengambil uang dari wajib pajak, pemalsuan surat setor pajak, mengubah data ataupun merekayasa NJOP. “Yang tidak terkait pajak itu yang namanya pribadi,” ujarnya. | SN

Posted in Trans Nasional | Leave a Comment »

BPN Kota Bekasi Bekerja Hingga Di Luar Jam Kerja

Posted by korantrans pada November 18, 2010

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Robinson Simangunsong, berbicara serius dengan Kasi SPP Suryadi ST, dan Kasi HTPT Andi Tenri Abeng.

Bekasi, Trans – Untuk mengimplementasikan program-program BPN sekaligus memaknai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang belum lama ini diperingati bersama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Kepresidenan Bogor, Kantor Pertanahan Kota Bekasi terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Bekasi di bawah pimpinan Robinson Simangunsong SH, dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN, bahkan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) hingga di luar jam kerja.Dari pengamatan Koran Transaksi, penerapan dedikasi tinggi melayani masyarakat yang diterapkan Robinson Simangusaong SH itu, mendapat dukungan penuh dari semua jajajaran yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bekasi.       Sebagai contoh, Sabtu (6/11), di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, masih terlihat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kasi HTPT) Andi Tenri Abeng A.Tnh, bekerja melayani masyarakat, walapun di luar hari kerja.“Masuk kantor di luar hari kerja sama saja, saya sudah terbiasa. Kalau hari kerja, saya juga biasa kerja sampai pukul 19.00 Wib dan kalau pekerjaan menumpuk sayanjutkan sampai tengah malam. Bedanya, kalau ngantor di luar hari kerja (libur-red) lebih nyantai, suasana tenang karena tidak ada tamu pemohon atau anak buah yang ke luar masuk di ruangan saya,” ujar Andi Tenri Abeng.Andi Tenri Abeng mengatakan, hal itu dilakukannya secara ikhlas, agar target standar prosedur operasi pelayanan jenis dan waktu pelayanan pertanahan tertentu, bisa tercapai, sebagaimana yang dimaksud dalam program 6 – 2008 oleh Peraturan Kepala BPN RI, Bapak Djoyo Winoto. “Selain itu, ya biar pekerjaan atau berkas tidak menumpuk di meja,” tuturnya.
One Day ServiceDengan kinerja seperti yang ditampilkan Andi Tenri Abeng dan jajaran lainnya, Kantor Pertanahan Kota Bekasi bisa dibilang sebagai proyek percontohan bagi kantor pertanahan yang lain, dalam melaksanakan program One Day Service (pelayanan 1 hari kerja selesai)Program One Day Service (pelayanan 1 hari kerja selesai), merupakan bagi program program kerja Badan Pertanahan Nasional RI (BPN-RI), sebagaimana dimaksud dalam program Reformasi Agraria oleh Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kepala BPN RI Djoyo Winoto Ph.D—sebagai pemangku tugas pelaksanaan program pembaharuan agraria (Reforma Agraria-red) yang diawali sejak tahun 2007. Tahun 2010 ini dijadikan sebagai momentum pelaksanaan program tersebut, bagian dari makna 50 tahun UUPA.Pelaksanaan program One Day Service di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ini adalah khusus untuk sertifikat hak guna bangunan (HGB) menjadi hak milik (HM). Program tersebut telah dilaksanakan di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur. “Kalau kantor pertanahan di daerah lain dapat melaksanakan program seperti yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Bekasi, hak-hak masyarakat akan terlindungi secara hukum. Program One Day Service Larasita tersebut, dapat mengurangi pelayanan yang dinilai buruk dari BPN RI,” ujar Drs. Syaiful Nazar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara ‘Nasional Coruption Watch” kepada Koran Transaksi di Jakarta. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Robinson Simangunsong SH mengatakan bahwa program One Service Larasita tersebut, adalah jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap BPN untuk melayani masyarakat lebih cepat, lebih dekat, mudah, murah dan tidak berbelit-belit.Robinson Simangunsong mengakui program pelayanan One Day Service Larasita, 3 bulan silam dapat berjalan dengan lancar di Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur. “Ini berkat dukungan dan kerja keras bawahannya tim yang tergabung dalam Tim One Day Service Larasita, antara lain Kasi HTPT Andi Tenri Abeng A Tnh, Kasi Pemberdayaan Purwati A.Tnh, Kasi SPP Suryadi ST, Kasubag TU Fitri, dan para staf. Tentu saja tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Camat Bekasi Selatan dan Bekasi Timur,” ujarnya.Dalam program tersebut, ujar Kasi HTPT Andi Tenre Abeng A.Tnh—yang mempunyai wewenang dalam penandatangan sertifikat peningkatan hak tersebut, mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan tugas pelayanan secara tulus dan ikhlas. “Saya tanpa pamprih dan imbalan dari masyarakat. Walaupun jasa pelayanan tidak saya dapatkan, namun saya sangat bangga dapat membantu masyarakat. Apalagi, masyarakat antusias dengan program one day service ini,” katanya penuh semangat.  Abeng menuturkan, acara one day service juga dimaksudkan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. “Ini adalah komitmen kami sebagai pelayanan masyarakat. Karena itu, kami berharap agar masyarakat juga bertindak jujur. Berkas yang diajukan harus benar dan lengkap. Kalau berkas tidak benar dan lengkap, tidak saya tindak lanjuti,” tegas Kasi HTPT itu, mengingatkan. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Djoyo Winoto, Ph.D mengatakan, Reforma Agraria atau Pembaharuan Agraria adalah untuk menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kemasyarakatan dan kebangsaan, dan menciptakan harmoni kemasyarakatan. “Mengkomunikasikan program BPN ke depan, dengan tujuan menghasilkan hal-hal yang penting sebagai bahan percepatan pelaksanaan program. Reforma Agraria merupakan kerangka besar program kerja BPN RI, dan percepatan target dalam memberikan penguatan, penetapan hak masyarakat atas tanah dan atau bangunan,” ujar Djoyo Winoto Ph.D kepada Koran Transaksi di Jakarta, belum lama ini.Kepala BPN RI Djoyo Winoto juga mengajak kepada seluruh jajaran BPN RI untuk bekerja lebih keras dalam melaksanakan program tersebut dan membangun sinergi, sehingga pekerjaan itu tetap bisa teratasi secara baik dan apik ke depan. “Salah satunya lima program Bapak SBY adalah Larasita”. Imboh Dkoyo, menegaskan. | C Herry SL

Posted in Trans Nasional | Dengan kaitkata: | Leave a Comment »

Pimpinan BNI Kokang-Kokang Senjata Kepada Mitranya

Posted by korantrans pada November 15, 2010

Trans, Jakarta – “Saya mau mengansur dalam membayar utang kerjasama dalam bentuk permodalan dengan AM selaku pimpinan Cabang BNI di Jawa Barat,” ujar Irawan Haryanto dalam surat yang ditulisnya ke Redaksi Koran Transaksi, Sabtu (6/10) pukul 23.00 wib.Itu terjadi dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan itu, antara Irawan dengan AM. Irawan menerima uang cash  dari AM sebesar Rp 15 jt, Rp 50 jt, bunganya Rp 13 jt, dan ditambah sebuah motor merk BMW tanpa BPKB dinalai Rp 22 jt, sehingga ditotal secara keselurahanya sebesar Rp 100 jt.Semula kerjasama saling menguntungkan ini berjalan dengan lancar, dikarenakan pada tanggal 30 Sep 2010 yang lalu Irawan, sudah melakukan pembayaran sebanyak dua kali, masing uang cash Rp 20 jt dan berupa motor Rp 22 jt. Selanjutnya Irawan juga membayar pada tanggal 3 Nov 2010 Rp 20 jt lagi.Namun apa mau dikata, ketika Irawan melakukan pembayaran yang selanjutnya tanggal (3/11) AM marah-marah sambil mencabut senjata api dan mengokangnya lalu mengarahkan kepada Irawan, dengan nada ancaman. “ Jika kamu tidak bayar nanti saya tembak “. Tetapi saya menyerahkan uang tunai sebesar Rp 20 saat itu. Tetapi AM tidak puas, lalu kemudian dia minta mobil AVANZA  yang saya bawa dan saya menolaknya. Karena tidak berhasil mengambil mobil Irawan, dia menyita KTP sapir saya yang bernama Deni dan KTP Irawan.  | SN

Posted in Trans Nasional | Dengan kaitkata: | Leave a Comment »

Minta Buka Cekal, Pengusaha Property Malah Ditangkap PMJ

Posted by korantrans pada Juni 22, 2010

Jakarta, Trans – Seorang pengusaha property dan pasar modal di Singapura, Lovri Ricarda, memohon ke Kabareskrim Mabes Polri, agar dirinya  tidak dicekal. Namun, Polda Metro Jaya malah menangkap pengusaha bernama Lovri Ricarda itu.
Lovri Ricarda dicekal untuk bepergian ke luar negeri pada tanggal 31 Mei 2010 atas permohonan dari seorang mitra kerjanya yang bernama Hendra Punomo. “Saya belum pernah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya yang menyatakan kasus saya masih berjalan,” demikian bagian kutipan isi permohonan Lovri Richarda ke Kabareskrim Mabes Polri, Senin (14/6) pekan lalu.
Menurut Lovri, dia ingin melanjutkan usahanya di bidang pasar modal dan property. “Nilainya jauh lebih besar dari pada kasus yang dituduhkan kepada saya yang hanya sejumlah Rp 300 juta. Hendra Punomo memohon pencekalan dan mencabut hak azasi saya,” katanya.
Sebagai warga Negara yang baik, kata Lovri, dia bersedia menyelesaikan kasus yang dituduhkan kepada dirinya hingga selesai demi hukum.
“Saya mohonkan agar saya dibeberikan izin bepergian ke Singapura demi kelangsungan usaha saya untuk menghidiupi istri, anak dan orang tua saya yang menjadi tangggungan saya dan tinggal bersama saya. Apabila saya dipanggil untuk diperiksa demi proses hukum, saya bersedia setiap saat,” katanya.
Namun, setelah mengajukan cekal ke Kabareskrim Mabes Polri tanggal 14 Juni 2010,     Polda Metro Jaya malah menangkap Lovri Richarda.

Kronologis Kasus
Menurut Lovri, pada tahun 2008 semester kedua dia berencana mencari dana sebesar Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar, untuk pengembangan usaha di Singapura, karena dia sudah mendapatkan approval credit facility dari salah satu bank di Singapura.
“Kebetulan saya bertemu dengan Fera Febriawaty dan kami sepakat untuk mencari dana tersebut. Fera Febriawaty selaku pimpinan Cabang KCP Bank Mega Ciputat menyatakan sanggup untuk mencarikan dana tersebut,” kata Lovri.
Dikatakan Lovri, Fera dan dirinya sepakat bahwa perlu dana operasional dan Fera juga yang mencarikan dana tersebut. “Akhirnya dana sebesar Rp 300 juta didapatkan Fera dari Hendra Purnomo, dengan bunga 5 persen per bulan selama 3 bulan yang sebelumnya saya tidak kenal dan juga tidak berhubungan langsung sebelum maupun setelahnya,” ujar Lovri.
Selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh Hendra ke rekening Fera di BCA Cabang Ciputat. Kemudian, kata Lovri, uang tersebut diambil dan kemudian melalui salah seorang stafnya disetorkan ke rekening Fera di bank BCA Cabang Gedung Hijau Pondok Indah. “Saya menegaskan (sampai di sini) tidak ada perjanjian apapun,” katanya.
Lovri dan Fera juga sepakat bahwa  uang yang Rp 300 juta ini akan diganti/dibayarkan kembali ke Hendra setelah pinjaman yang Rp 20 miliar cair. Dan, Fera menyatakan bahwa pinjaman uang Rp 20 miliar akan cair dalam dua minggu setelah Rp 300 juta ini diterima.
Ternyata, dalam dua minggu uang Rp 20 miliar itu tidak cair. “Pada hari itu saya diminta Fera untuk mentransfer sejumlah Rp 45 juta sebagai bunga awal dari Rp 20 miliar. Setelah uang sejumlah Rp 45 juta saya transfer, Fera mengatakan bahwa pinjaman sebesar Rp 20 miliar tidak dapat dicairkan,” ujar Lovri.
Lovri mengungkapkan, pinjaman Rp 20 miliar tidak dapat dicairkan karena, tidak dapat disetujui oleh atasan Fera. “Detail transfer, Rp 25 juta, uang saya transfer ke Rekening Fera di BCA. Rp 4 juta uang saya transfer ke rekening salah seorang stafnya yang bernama Ade hermilasari di Bank Mandiri dan sebesar Rp 15 juta uang saya serahkan langsung ke Fera di kantor KCP mega Ciputat, dan kemudian diserahkan Fera ke salah seorang stafnya yang bernama Ade untuk disetorkan ke rekening Fera,” ujarnya.
Perjanjian antara Lovri dan Hendra baru ditandatangani tiga bulan semenjak kejadian di atas atas desakan/permintaan Fera.
Lovri juga mengungkapkan, dia telah membantu melobi pihak PT Elnusa untuk mendevositokan sebagian dananya ke tempat Fera bekerja (bank Mega Cabang Ciputat). Dan, Elnusa mendepositokan Rp 10 miliar ke Bank KCP Ciputat. “Atas pekerjaan itu, saya tidak mendapatkan apapun/sepeserpun dari Fera,” ujarnya.
Namun, pada pertengahan bulan Januari 2009, Lovri menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya. “Pihak Polda Metro Jaya pun menyarankan agar saya dan pihak Hendra berdamai,” ujarnya.
Pada awal April 2009 saya menghadap Polda Metro Jaya untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan. “Karena kesibukan saya di luar negeri, saya menunjuk memberikan kuasa kepada pengacara saya yang bernama Adiya Daswanta SH untuk menangani kasus saya yang sedang berproses,” katanya. | Elman Sihombing

Posted in Trans Nasional | 3 Comments »

BPN Jaktim Targetkan Penyelesaian Larasita Prona Sebelum HUT UUPA

Posted by korantrans pada Juni 22, 2010

Jakarta, Trans – Di tengah kesibukan melaksanakan pelayanan permohonan sertifikat tanah secara rutin, jenis pelayanan pertanahan tertentu,  Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (BPN Jaktim), Drs Iwayan Djoko Astina, juga serius menangani layanan rakyat sertifikasi tanah proyek nasional (Larasita Prona-red). Bahkan, penyelesaian program Larasita Prona ini ditargetkan selesai sebelum peringatan HUT UUPA No. 5 Tahun 1960, 20 September 2010 mendatang.
Kini di Kantor BPN Jaktim sibuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tuposi) masing-masing. Hal itu terlihat mulai dari ruangan Kepala Kantor Drs Iwayan Joko Astina, Ruangan Kasi SPP Ahmad Rasyidin, Ruangan Kasi HTPT Bolly Rebong SH, Ruangan Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-AN Rini, Kasubsi Pendaftaran Tanah Rifai Nasution, serta seluruh jajaran yang ada.
Di tengah kesibukannya, Kepala BPN Jaktim Iwayan menerangkan kepada Koran Transaksi, di ruang kerjanya, belum lama ini,  bahwa Larasita adalah bagian dari program Reformasi Agraria. “Tujuannya, untuk menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan, menjamin berkelanjutan system kemasyarakatan dan kebangsaan, serta menciptakan harmoni kemasyarakatan,” terangnya.
Dikatakan Iwayan, Reforma Agraria sebagai momentum program pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), yang diawali sejak tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kepala BPN-RI Djoyo Winoto Ph.D. “Larasita menjadi momentum pelaksanaan utama,” kata Iwayan.
Iwayan menjelaskan kembali bahwa tujuan Larasita adalah untuk mensejahterakan bagi masyarakat pemohon. “Karena murah, mudah, dan cepat. Selain itu, menghindari pengguna jasa atau percaloan nakal, yang mengakibatkan masyarakat dan BPN dirugikan,” tandasnya.
Namun, kata Iwayan, dokumen harus lengkap dari masyarakat pemohon yang mengajukan permohonan melalui pelayanan Larasita (Mobil Larasita-Red), yang bertugas keliling di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan atau di tempat pemukiman penduduk yang lokasinya berjahuan dengan kantor pertanahan.
“Apabila berkas atau dokumen yang diajukan lengkap, sesuai dalam jangka waktu penyelesaian prosedur pelayanan sertifikat pengakuan hak dimaksud selesai,” terang Iwayan.
Sebagai gambaran, sejak April 2009 lalu, bagi masyarakat pemohon sertifikat pengakuan hak (pemberian hak pertama kali-Red) yang mendaftarkan sertifikat tanahnya melalui mobil Larasita sudah mencapai 1000 lebih pemohon. Dari jumlah tersebut di peroleh mobil Larasita yang bertugas keliling setiap hari kerja di 5 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Ciracas, Pasar Rebo, Cipayung, Kramat Jati dan Kecamatan Makasar.
Mobil Larasita hanya berkrliling di 5 wilayah kecamatan tersebut. “Sebab, kami memfokuskan Larasita hanya di lima wilayah kecamatan itu,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur itu. Hal itu dilakukan, ujar Iwayan menerangkan, karena titik wilayah itu memiliki lokasi dan jarak tempuh jauh dari kantor pertanahan atau pada wilayah kecamatan yang kedudukannya di sebelah Selatan Jalan Tol Jakarta Cikampek.
Dikatakan Iwayan, Larasita berjalan dengan baik dan lancer di Kantor Pertanahan Jakarta Timur berkat dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini kecamatan,  dan kerja keras para Kasi dan Kasubsi serta staf yang ditugaskan di lapangan (mobil Larasita-Red).
“Sejauh ini sejak April 2009, kami telah menyelesaikan seribu sertifikat pengakuan hak/pemberian hak pertama kali Larasita, dan telah diserahkan kepada masing-masing pemohonnya,” ungkapnya.
Menurut Iwayan, animo masyarakat terhadap program itu sangat tinggi, dan tidak hanya karena jarak tempuh dari rumah tinggal masyarakat pemohon ke Kantor Pertanahan jauh, tapi juga karena kesibukan atau hal lain yang membuat masyarakat pemohon seakan-akan malas atau tidak punya waktu untuk mengurus sertifikat tanahnya.
“Karena itu program Larasita akan membantu masyarakat, ya sistem pelayanan kantor berjalan (menjemput bola-Red),” terang Iwayan.
Ahmad Rasidin ST MSi, Kepala Seksi (Kasi) Survey Pengukuran dan Pemetaan (SPP) pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, saat dijumpai Koran Transaksi, di ruang kerjanya, Jumat (18/6) pekan lalu, mengatakan bahwa  untuk meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat—setelah menyelesaikan Larasita pengakuan hak 1000 lebih, pihaknya kini beralih mengerjakan Larasita Prona di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. “Sedikitnya mencapai 200 bidang,” katanya.
Dikatakan Rasyidin, Larasita Prona harus ditangani secara serius,  karena penyelesaiannya diharapkan sebelum peringatan HUT UUPA tanggal 20 September 2010 mendatang. “Saya berharap Larasita Prona ini bisa terselesaikan sebelum peringatan HUT UUPA ke 50,” ujarnya.
Kegiatan Rasyidin saat ini sangat padat,karena ada proyek pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT-Red) di wilayah kerja Kantor Pertanahan Jakarta Timur, serta peleyanan masyarakat pemohon rutin lainnya. “Soal Larasita tetap ditingkatkan. Saya adalah selaku bawahan. Segala sesuatu kegiatan sesuai dengan tupoksi saya selalu dikoordinasikan kepada pimpinan (Kakan-Red),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kasi HTPT) Bolly Rebong SH, kepada Koran Transaksi menuturkan, dalam tahap awal ini Larasita masih mengkhususkan pada pelayanan pendaftaran tanah pertama kali atau pengakuan hak, sporadic, dan Larasita Prona,” tuturnya.
Dikatakan Bolly, pelayanan untuk jenis pelayanan pertanahan tertentu seperti, pemeriksaan (pengecekan) sertifikat, peralihan hak-jual beli, pencatatan balik nama, peralihan hak-pewarisan, peralihan hak-hibah, peralihan hak-tukar menukar, peralihan hak-pembagian hak bersama, hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan (Roya-Red), dan pemecahan sertifikat-perorangan.
Selain itu, kata Bolly, pemisahan sertifikat-perorangan, penggabungan sertifikat-perorangan, perubahan hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blangko, perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti balangko, dan ganti nama apa bila tidak ada masalah sesuai dengan prosedur waktu penyelesaian pelayanan langsung selesai.
“Tupoksi ini adalah mengacu kepada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala BPN-RI Bapak Djoyo Winoto Ph.D Nomor 6 Tahun 2008, yang juga disebut program 6-2008, tentang penyederhanaan dan percepatan standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (P2SPOPP) untuk jenis pelayanan pertanahan tertentu, kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan jenis dan waktu penyelesaian pelayanan. Artinya, berkas yang diajukan lengkap termasuk bukti surat setoran pajak (SSP/PPh Final) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB BPHTB) terlampir, dan tidak bermasalah atau tidak ada blokir misalnya, sesuai dengan prosedur waktu pelayanan 7 – 14 hari kerja langsung selesai,” urai Bolly.
Kasi HTPT itu mencontohkan, pelayanan peralihan hak jual beli/balik nama (BN), hibah dan pewarisan dalam pencatatan balik nama harus dilampirkan persyaratan, di antaranya permohonan, kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan, asli sertifikat, asli akta jual beli dari PPAT, foto copy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
“Apabila pemohon proses pencatatan peralihan hak/balik nama tidak melampirkan bukti setoran SSP dan SSB BPHTB terhadap obyek yang dijadikan peralihan hak tidak kami tanggapi. Sebab, kami tidak mahu mengambil resiko di kemudian hari, karena pajak tersebut adalah undang-undang yang tidak dapat ditawar-tawar. Kecuali mohon bantuan lain,  semisal untuk mohon percepatan waktu pelayanan peralihan hak dapat kami Bantu,” tegas Bolly.
Hal senda diungkapkan Kasubsi HTPT dan Ke PPAT-an, Rini. Dia menjelaskan secara rinci, bahwa terkait SSP (PPh Final) dan SSB-BPHTB harus dilampirkan dalam permohonan peralihan hak jual beli atas pencatatan balik nama.
“Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana telah berubah beberapa kali, dan terakhir undang-undang nomor 20 tahun 2000 menjelaskan bahwa, saat terhutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,” kata Rini.
Sedangkan biaya dari semua pendaftaran permohonan sertifikat, ujar Rini menjelaskan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)
Kasubsi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Rifai Nasution, juga menuturkan hal yang sama. “Saya adalah bawahan di Kantor Pertanahan ini. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPN, walaupun saya selaku bawahan juga harus bertanggungjawab terhadap setiap tupoksi yang dipercayakan dari pimpinan kepada saya. Asal berkas atau dokumen lengkap, langsung saya proses untuk ditindak lanjuti permohonannya,” imbuhnya. | C. Herry. SL

Posted in Trans Nasional | 1 Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: